MAKASSAR — Akses permodalan seringkali menjadi batu sandungan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Memahami urgensi tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah taktis yang berbeda dari sekadar seremonial biasa. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemkot Makassar menginisiasi perkuatan sinergi lintas sektor guna membuka sumbat akses pembiayaan produktif umkm yang aman, mudah, dan inklusif.
Langkah strategis ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi TPAKD Kota Makassar yang mengusung tema “Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Produktif yang Inklusif di Kota Makassar” di Hotel Melia Makassar pada Jumat (10/7/2026).
Menggeser Paradigma: Pembiayaan yang Berkelanjutan, Bukan Konsumtif
Selama ini, banyak pelaku usaha terjebak dalam skema permodalan informal yang menjerat atau pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Mewakili Wali Kota Makassar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, Drs. Zaenal Ibrahim, menjelaskan bahwa instrumen yang didorong kali ini berfokus penuh pada pembiayaan produktif.
”Pembiayaan produktif bukan hanya menjadi kebutuhan pelaku usaha, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tegas Zaenal.
Tantangan nyata UMKM saat ini adalah menembus dinding lembaga keuangan formal akibat kendala administrasi maupun literasi. Oleh karena itu, keberhasilan memperluas akses keuangan makassar tidak dapat dilakukan parsial, melainkan wajib melibatkan regulator, perbankan, hingga akademisi demi membangun ekosistem yang sehat.
Sinergi Pentahelix di Balik Akses Keuangan Makassar
Untuk memastikan program berjalan efektif di lapangan, TPAKD Makassar mempertemukan para pemegang otoritas finansial dan pakar dalam satu forum perumusan kebijakan. Kolaborasi ini melibatkan tiga pilar utama dengan perspektif strategis masing-masing:
|
Unsur Strategis |
Narasumber Utama |
Fokus Implementasi |
|---|---|---|
|
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
Mushadi Nurali (Asisten Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, & Pelindungan Konsumen OJK KR Sulampua) |
Penguatan sinergi lembaga jasa keuangan formal dan instrumen perlindungan konsumen pelaku usaha. |
|
Bank Indonesia (BI) |
Bayu Martanto (Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan) |
Akselerasi pembiayaan produktif sebagai motor utama penggerak makroekonomi dan ketahanan daerah. |
|
Akademisi (Universitas Hasanuddin) |
Salman Samir (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas) |
Penyusunan dan penguatan ekosistem pembiayaan berbasis riset untuk mendongkrak daya saing global. |
Inovasi Jemput Bola: Rencana Peluncuran “CFD Financial Day”
Salah satu kendala terbesar rendahnya serapan modal formal di tingkat akar rumput adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk finansial. Menjawab tantangan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, mengungkapkan sebuah gagasan segar yang lahir dari forum koordinasi ini, yaitu program CFD Financial Day.
Program inovatif ini akan memanfaatkan momentum Car Free Day (CFD) sebagai sarana edukasi massal yang dikemas secara interaktif dan membumi. Melalui CFD Financial Day, pelaku UMKM dan masyarakat luas dapat langsung menikmati berbagai fasilitas:
Konsultasi Pembiayaan Usaha: Tatap muka langsung dengan perwakilan lembaga jasa keuangan resmi tanpa birokrasi rumit.
Edukasi Pengelolaan Keuangan: Pelatihan singkat manajemen kas usaha agar terhindar dari kerugian dan jeratan pinjaman ilegal.
Akses Layanan Finansial Formal: Layanan jemput bola untuk pembukaan produk tabungan, kredit usaha mikro, hingga program pemberdayaan terintegrasi.
Rekomendasi Strategis untuk Keberlanjutan Ekonomi Daerah
Rapat koordinasi ini tidak berhenti pada tataran wacana. TPAKD Makassar telah menyepakati sejumlah poin rekomendasi yang akan segera diimplementasikan secara bertahap bersama seluruh jejaring anggota—mulai dari Bank Himbara, Bank Sulselbar, Pegadaian, hingga PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Fokus utama tindak lanjut ini adalah memperluas jangkauan pembiayaan mikro, meningkatkan rasio inklusi keuangan masyarakat, dan mempererat koordinasi pengawasan. Pemkot Makassar optimistis, penguatan modal produktif yang inklusif ini akan menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.
