JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menerima penghargaan bergengsi dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) berupa “Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026”.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan transformasional dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Rabu (15/4/2026) di Jakarta.
Penghargaan tersebut diberikan sesaat setelah forum diskusi strategis GP Farmasi Indonesia yang secara khusus membahas kenaikan harga obat di tengah gejolak global, termasuk tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional.
Momentum ini menegaskan relevansi kepemimpinan BPOM dalam merespons isu-isu krusial yang dihadapi industri dan masyarakat.
Forum tersebut dihadiri oleh para pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan kesehatan, serta perwakilan pemerintah, dan menjadi ruang konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga obat dan ketersediaannya di dalam negeri.
Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F. Tirto Koesnadi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan industri terhadap kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pengawasan dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global.
“Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, BPOM menunjukkan wajah baru: tegas dalam pengawasan, namun progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPOM dan kolaborasi erat dengan industri, akademisi, serta pemerintah.
“Penghargaan ini adalah amanah. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna.
Ia juga menyoroti bahwa dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok farmasi dunia.
Gangguan jalur distribusi strategis serta kenaikan biaya energi dan logistik berkontribusi terhadap meningkatnya harga bahan baku obat dan berpotensi memicu kenaikan harga obat di berbagai negara.
“Geopolitik hari ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. Karena itu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional di bidang farmasi, termasuk melalui hilirisasi bahan baku obat dan penguatan industri dalam negeri,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinannya, BPOM mencatat sejumlah capaian strategis, termasuk keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat negara maju seperti US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency. Status ini menjadi “paspor global” bagi produk farmasi Indonesia untuk menembus pasar internasional.
Selain itu, BPOM juga terus mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok obat dan makanan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.
Anugerah ini semakin mempertegas posisi BPOM sebagai institusi strategis negara yang tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan mutu produk, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional, dengan potensi sektor yang diawasi mencapai ribuan triliun rupiah.
Ke depan, BPOM bersama GP Farmasi Indonesia berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan industri farmasi nasional berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
