KABARBAIK.NEWS — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tallo digelar di Hotel Horison Makassar, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menyerap serta menyelaraskan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tallo.
Musrenbang Kecamatan Tallo dihadiri unsur Tripika Kecamatan Tallo, yakni Camat Tallo, Kapolsek 08 Tallo, dan Danramil 02 Tallo. Turut hadir para lurah se-Kecamatan Tallo, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Forum Musrenbang berlangsung secara dialogis dan partisipatif. Berbagai usulan pembangunan disampaikan sebagai hasil musyawarah di tingkat kelurahan. Seluruh aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan skala prioritas pembangunan yang dinilai strategis serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Lurah Rappokalling, Ismail, S.Sos, yang akrab disapa Pak Ilho, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa fokus utama pembangunan di Kelurahan Rappokalling diarahkan pada penanganan drainase dan pengelolaan sampah. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas tersebut memerlukan dukungan lintas sektor, khususnya dari Anggota DPRD Kota Makassar, terutama yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) II. Sinergi antara pemerintah dan legislatif dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong penganggaran serta percepatan realisasi program pembangunan di tingkat kelurahan.
Lebih lanjut, Pak Ilho menyampaikan bahwa usulan program prioritas tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar H. Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Hj. Mustika Aliyah Ilham, khususnya dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang tertata, bersih, dan sehat.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tallo ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun perencanaan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini diharapkan terbangun kesepakatan bersama dalam merumuskan program pembangunan yang berkelanjutan serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar.(yd)
