KABARBAIK.NEWS— Setelah melalui kekosongan jabatan selama lebih dari 17 bulan, Pemerintah Kota Makassar akhirnya resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melantik Dr. Andi Zulkifli Nanda sebagai Sekda Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (28/5/2025), dalam sebuah prosesi khidmat yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Forkopimda, DPRD Makassar, serta jajaran ASN.
Pelantikan ini menjadi penanda penting berakhirnya masa transisi panjang dalam struktur birokrasi Pemkot Makassar. Sejak pensiunnya Muh. Anshar pada 31 Desember 2023, jabatan Sekda hanya diisi oleh Pelaksana Harian (Plh), Penjabat (Pj), dan Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi tersebut secara tidak langsung memperlambat berbagai proses strategis di lingkup pemerintahan.
“Bagaimana? Selesaimi pak Sekda,” ujar Wali Kota Munafri—akrab disapa Appi—dalam sambutannya, menandai titik balik dari kondisi birokrasi yang tidak optimal selama ini.
Stabilitas Birokrasi, Pondasi Efisiensi Pemerintahan
Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa pelantikan Sekda bukan semata pengisian jabatan, tetapi merupakan upaya membangun fondasi pemerintahan yang solid, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Fungsi sentral Sekretaris Daerah ini akan memberikan kita kemampuan yang kuat dalam tata kelola sistem pemerintahan. Harapan kita besar karena kita tahu, tugas-tugas ke depan tidak ringan,” ungkapnya.
Pelantikan ini juga menjadi momen strategis untuk memperkuat koordinasi internal perangkat daerah. Pemerintahan yang sinkron akan lebih efektif dalam menjalankan program prioritas dan menyukseskan agenda nasional, termasuk program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran Sekda definitif membuka ruang percepatan dalam sejumlah sektor penting. Pertama, dari sisi penyerapan anggaran. Selama masa transisi, banyak kegiatan strategis berjalan lambat karena terbatasnya kewenangan pejabat sementara. Dengan struktur penuh, kebijakan anggaran dan realisasi program dapat dieksekusi lebih efisien.
Kedua, pelantikan ini memberi sinyal positif kepada pelaku usaha dan dunia keuangan bahwa Makassar kini kembali dalam kondisi birokrasi yang stabil dan terkoordinasi. Kepastian ini krusial dalam iklim investasi dan kerja sama pembangunan, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan transformasi layanan digital.
Ketiga, birokrasi yang solid menjadi faktor penggerak utama dalam mendukung arah pembangunan nasional. Program seperti hilirisasi industri, kemandirian pangan, perluasan lapangan kerja, dan digitalisasi ekonomi akan lebih mudah dijalankan bila pemerintah daerah punya sistem koordinasi yang kuat.
Dengan percepatan pengambilan keputusan, layanan publik—terutama yang berkaitan langsung dengan ekonomi warga—dapat lebih responsif. Mulai dari layanan perizinan, pelatihan kerja, bantuan UMKM, hingga penataan pasar tradisional, semua membutuhkan birokrasi yang lincah dan tidak tumpang tindih.
“Ini bukan tentang saya sebagai Wali Kota, bukan tentang Ibu Aliyah sebagai Wakil Wali Kota, atau Pak Sekda sebagai individu. Ini tentang Pemerintah Kota Makassar sebagai satu kesatuan tim,” tegas Munafri, menyerukan semangat kolaborasi dan loyalitas antarASN.
Menutup pidatonya, Munafri mengingatkan seluruh jajaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan ruang untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
“Tidak boleh ada alasan untuk tidak membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, sekecil apa pun itu. Semangat pengabdian harus menjadi muara dari semua pekerjaan kita,” ujarnya.
Dengan pelantikan Sekda definitif ini, Makassar kini memasuki fase baru: birokrasi yang lengkap, koordinasi yang utuh, dan energi kolektif yang siap menjawab tantangan pembangunan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan ke depan. (*)
