KABARBAIK.NEWS– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dapat merealisasikan program prioritasnya dalam 100 hari kerja.
Harapan tersebut disampaikan Supratman setelah rapat paripurna pemaparan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030.
Dalam kesempatan itu, Supratman menyampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar perlu merealisasikan program-program prioritas dalam waktu 100 hari kerja. Ia berharap program kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar.
“Semoga program kerja ini bisa terealisasikan secepatnya. Paling tidak, dalam 100 hari kerja ini, ada program prioritas yang sudah dijalankan,” ungkap Supratman pada Senin (3/3/2025).
Supratman juga menyoroti beberapa program prioritas seperti bebas iuran sampah dan pengadaan seragam sekolah gratis yang perlu segera dimaksimalkan dalam waktu dekat.
“Contoh kecilnya, program bebas iuran sampah gratis ini sangat menarik. Begitu pula dengan program seragam gratis untuk SD dan SMP, yang bisa segera dilaksanakan. Ini adalah bagian dari upaya mempercepat tatanan pemerintahan yang lebih baik,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya penyelesaian struktur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Makassar dalam 100 hari kerja. Supratman berharap agar struktur SKPD, termasuk di tingkat kelurahan, dapat segera diselesaikan.
“Di 100 hari kerja, paling tidak hari ini, pak wali kota dan wakil wali kota harus sudah merampungkan seluruh struktur SKPD-nya sampai ke tingkat lurah, karena ada lurah yang tidak ada Seklur-nya, atau kadang ada, tapi tidak lengkap. Padahal Dana Alokasi Khusus (DAK) di kelurahan itu harus lengkap,” bebernya.
Ia juga menyebutkan adanya kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di kelurahan, sehingga diharapkan Wali Kota segera merampungkan struktur pemerintahan untuk mempercepat pelayanan.
“Karena PPATK harus lengkap, dan kita melihat bahwa ASN di kelurahan itu kurang. Saya berharap rotasi yang dilakukan wali kota tidak ada masalah, selama ada persetujuan dari Mendagri. Pemerintahan harus bergerak lebih cepat, karena kalau lambat, ini akan sangat sulit,” tandasnya.
Supratman juga menekankan pentingnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus sesuai dengan rancangan yang matang.
“RPJMD harus berjalan sesuai rencana, karena semua program yang akan direalisasikan oleh wali kota ini harus berdasarkan RPJMD, yang harus disahkan enam bulan setelah wali kota dilantik, dan tidak boleh lebih,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan terkait program prioritas yang akan dijalankan, pihaknya akan memaksimalkan pemetaan anggaran.
“Yang pertama, kami akan melihat secara detail pola penggunaan anggaran yang selama ini ada, bagaimana perbandingan antara belanja dan pendapatan. Kami akan membuang anggaran-anggaran yang selama ini dianggap pemborosan dan merelokasi dana tersebut ke program-program strategis yang harus segera dijalankan,” katanya.
Appi, sapaan akrabnya, juga menjelaskan bahwa pemaksimalan anggaran ini akan dilakukan dengan meminimalkan biaya perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan di luar kantor.
“Seperti perjalanan dinas dan biaya pertemuan-pertemuan, kami akan memaksimalkan penggunaan anggaran di kantor untuk kegiatan pertemuan. Setiap bulannya, kami akan mengatur anggaran makan minum dan lainnya,” tutupnya.
